Tahun 2014 adalah Tahun Politik, sebab pada
tahun ini akan berlangsung 2 (dua) Pemilihan Umum (Pemilu), yaitu Pemilu
Legislatif untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD pada 9 April 2014 dan Pemilu
Presiden pada 9 Juli 2014. PGI sebagai lembaga keumatan yang menaungi sebagian
besar gereja-gereja di Indonesia, menyampaikan Pesan Pastoral kepada segenap
umat Kristen di Indonesia agar berpartisipasi dalam Pemilu 2014. selengkapnya
Pesan Pastoral dari Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di
Indonesia sebagai berikut:
Tolak Politik Uang,
Pilihlah dengan Hati Nurani dan Jangan Golput!
Saudara-saudara Umat Kristiani di Indonesia,
Tahun 2014 adalah Tahun Politik, sebab pada tahun ini akan
berlangsung 2 (dua) Pemilihan Umum (Pemilu), yaitu Pemilu Legislatif untuk
memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD pada 9 April 2014 dan Pemilu Presiden pada 9
Juli 2014. Hasil kedua Pemilu tersebut akan mengganti seluruh anggota parlemen
dan mengganti Presiden dan Wakil Presiden kita. Dalam menyambut dua peristiwa
penting itu, maka ruang publik kita selama tahun ini akan diisi oleh berbagai
wacana dan informasi politik untuk mewarnai dan memaknai pelaksanaan Pemilu
2014 ini. Tentu ada wacana dan informasi yang membangun dan mencerdaskan, namun
ada juga yang bersifat pembodohan dan penggiringan opini. Karena itu, sebagai
warga negara, kita perlu lebih hati-hati dan cermat dalam mencerna semua itu
agar kita tidak terjerumus dalam pemaknaan yang keliru tentang Pemilu. Kita
hendaknya tidak mudah terpengaruh oleh bujuk rayu dan pencitraan yang makin
masif menghampiri kita.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemilu selalu menjadi
peristiwa penting yang menarik bagi setiap warga negara. Pemilu juga selalu
memiliki makna eksistensial bagi sebuah negara, sebab Pemilu adalah mekanisme
pendelegasian kedaulatan rakyat kepada mereka yang hendak memegang kekuasaan di
pemerintahan. Pemilu juga adalah mekanisme pergantian pemegang kekuasaan secara
periodik dan tertib. Dan dalam konteks Indonesia yang majemuk, Pemilu juga
menjadi penting sebagai mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan
pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan
eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab. Dalam
pengertian ini maka Pemilu merupakan kanalisasi konflik dan perbedaan yang ada
dalam masyarakat. Dengan demikian, Pemilu tidak hanya sekedar bahwa setiap
warga negara akan secara langsung menyalurkan hak politiknya untuk menentukan
para pimpinan negara, tapi juga menjadi momentum dimana rakyat menaruh harapan
akan adanya perubahan dan perbaikan kehidupannya ke arah yang lebih baik.
Bahkan Pemilu bisa menjadi alat kontrol dan kritik rakyat secara langsung bagi
jalannya kekuasaan pemerintahan.
Namun demikian, kami menyadari bahwa Pemilu tahun ini
berlangsung dalam suasana sosial politik yang sulit, yang membuat rakyat makin
pesimis dan apatis terhadap Pemilu itu sendiri. Korupsi berlangsung di
mana-mana, yang dilakukan oleh para pengurus partai politik, para pejabat dan
para pemimpin bangsa, yang dipilih dalam Pemilu. Para pemimpin politik kita
dengan rakus dan tanpa malu memanfaatkan posisi istimewa mereka untuk mengeruk
habis harta kekayaan negara bagi kepentingan mereka sendiri dan partainya. Para
anggota DPR pun lebih banyak memperjuangkan kepentingannya sendiri dan
kelompoknya, ketimbang mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Begitu pula,
para pimpinan lembaga eksekutif, lebih sibuk dengan urusan pribadi dan
keluarganya ketimbang mengurus rakyat. Semua ini berlangsung di depan mata
rakyat, seolah tak ada yang salah dan tanpa bisa dihentikan, minimal sebelum
pejabat bersangkutan masuk bui. Akibatnya rakyat menjadi kecewa, marah dan muak
dengan para politisi sehingga cenderung malas untuk berpartisipasi dalam
Pemilu. Situasi ini yang membuat mengapa pembangunan demokrasi kita seakan
berjalan di tempat dan sulit mendapatkan makna substansialnya. Demokrasi kita
dibajak oleh perilaku korup dan rakus para elit politik.
Bersamaan dengan itu, muncul pula sejumlah pertanyaan elementer
yang terasa sulit untuk dijawab. Apakah sebenarnya demokrasi itu? Apa
pentingnya demokrasi bagi kita? Untuk apa kita berdemokrasi? Masih adakah masa
depan demokrasi di negeri yang pluralistik ini? Bagaimana pula perspektif
demokrasi (Pancasila) yang diharapkan? Kalau demokrasi itu adalah pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, mengapa kemudian rakyat dan warga
masyarakat menjadi skeptis dan apatis terhadap praktek berdemokrasi itu
sekarang ini? Mengapa demokrasi tidak menghasilkan keadilan dan kesejahteraan
bagi rakyat? Mengapa tatanan kehidupan politik nasional semakin diwarnai dengan
kekerasan dan anarkis dalam proses demokrasi sekarang ini? Apa yang salah
dengan demokrasi kita? Demikian juga, Pemilu sebagai salah satu elemen penting
demokrasi terasa seolah makin tak penting lagi. Kalau begitu, apa pentingnya
Pemilu bagi kita sekarang?
Mengapa Harus Memilih?
Dalam kondisi seperti itu, memang sangatlah sulit untuk
meyakinkan dan membangun optimisme rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam
Pemilu. Namun demikian, kami merasa bahwa ikut berpartisipasi dalam Pemilu
tetap penting. Justru menjadi semakin penting di tengah apatisme rakyat yang
semakin tinggi. Karena itu, Sidang MPL PGI 2014 di Merauke, Papua, menganjurkan
agar warga gereja ikut secara aktif berpartisipasi dalam Pemilu 2014 dan tidak
“golput.” Setidaknya ada 4 (empat) alasan yang bisa dikemukakan, yaitu: